ARTIKEL KESEIMBANGAN PERANAN PERS

KESEIMBANGAN PERANAN PERS

            Dilihat dari betapa berpengaruhnya pers dalam kehidupan kita sudah seharusnya fungsi pers sebagai fungsi pendidikan, hiburan dan control social haruslah berdampak positif bagi kehidupan.  Porsi masing-maising fungsipun haruslah seimbang. Namun dalam menjalankan fungsinya, kondisi pers di Indonesia sangatlah tergantung pada kepemimpinan pemerintah.

Pada masa orde baru, pers di Indonesia dapat dikatakan menganut teori pers otoriter, yaitu pers yang sangat dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah tidak mau bersifat transparan terhadap public, sehingga disini pers hanya berfungsi sebagai media pendidikan dan hiburan. Apa dampak yang terjadi? Karena kurangnya control public terhadap jalannya pemerintahan banyak terjadi kasus-kasus kecurangan pemerintah seperti korupsi yang dilakukan para pejabat tanpa adanya tindakan hukum, sehingga kesadaran hukum di Indonesia menurun dan tingkat korupsi meningkat. Pada era ini, terjadi “kebutaan public”, mengapa dikatakan demikian? Karena menurut saya, kurangnya fungsi pers sebagai control social membuat masyarakat kehilangan control terhadap jalannya pemerintahan, pada masa ini teori pers otoriter menyebabkan banyaknya kecurangan pemerintah yang ditutup-tutupi dan pers hanya menjadi corong untuk memberitahukan hal-hal positif mengenai pemerintahan seperti keberhasilan dalam pemerintahan. Bahkan di Yogyakarta, seorang wartawan yang berusaha mempublikasikan kasus korupsi di wilayahnya dihabisi dengan cara mengenaskan. Hal seperti inilah yang menyebabkan kebutaan public, masyarakat menganggap bahwa justru kesadaran akan hukum meningkat karena tidak adanya pemberitahun tentang kecurangan-kecurangan oknum pemerintah dan menganggap bahwa kasus korupsi menurun. Teori pers otoriter ini tentu sangatlah tidak cocok bagi Negara kita.

Negara Indonesia sebagai negara berkembang tentulah akan mengalami kondisi pers yang pasang surut. Memasuki masa reformasi fungsi pers sebagai control social menjadi terbuka lebar, dapat dikatakan pada masa ini negara kita menganut teori pers libertarian. Pers memiliki kebebasan seluas-luasnya dan tidak dikuasai oleh pemerintah. Dampak yang terjadi banyak kasus-kasus korupsi yang berhasil ditindak hukum menunjukan bahwa adanya peningkatan akan kesadaran hukum. Namun dengan banyak tertangkapnya oknum-oknum koruptor ini Indonesia masuk kedalam “lima besar” negara yang paling korup. Lagi-lagi kebebasan pers yang tanpa disertai tanggung jawab dan tanpa adanya keseimbangan dalam menyampaikan informasi akan menyebabkan kebutaan public juga. Jika terlalu banyak penyampaian berita mengenai kasus korupsi yang terjadi di berbagai tempat dengan oknum berbeda dan dengan banyaknya pemeberitahuan tentang tindakan-tindakan criminal yang terjadi di Indonesia, tanpa adanya keseimbangan informasi yang diperoleh masyarakat (dalam hal ini pers lebih menonjolkan ke”negatifan” yang terjadi di negara kita) public akan menilai bahwa kesadaran hukum di Indonesia menurun padahal justru meningkat terbukti dengan banyaknya pelaku-pelaku criminal yang tertangkap hal inilah yang dikatakan kebutaan public.

Analisis dari apa yang telah kita alami, tentunya diharapkan bahwa pers di Indonesia haruslah memiliki keseimbangan dalam hal fungsi media pendidikan, hiburan dan control social. Kita tentu tidak menginginkan salah satu peran pers saja yang menonjol, tapi kita mengharapkan adanya peran pers yang seimbang. Diharapkan pers menerapkan teori tanggung jawab social, kebebasan pers harus disertai tanggung jawab. Dengan adanya kebebasan pers, pers dapat lebih leluasa dan adil dalam memberikan informasi guna mencerdaskan masyarakat.

Harapannya pers melakukan pemberitaan menggunakan sistem reward and punishment, baik dan buruk diberitahukan demi menjaga keseimbangan. Ketika kebaikan atau prestasi disampaikan diharapkan banyak orang yang mengikuti jejaknya. Sebaliknya ketika sebuah kejahatan diberitahukan yang diinginkan adalah masyarakat menjadi takut untuk melakukan perbuatan negative tersebut.